contoh daerah otonom adalah. daerah sebagai wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. contoh daerah otonom adalah

Konsep ini seringkali digunakan dalam konteks pemerintahan untuk menggambarkan tingkat kemandirian yang dimiliki oleh suatu daerah dalam mengambil keputusan dan. kesediaan tenaga kerja dalam pembangunan. Indonesia adalah salah satu contoh negara kesatuan di dunia. Contoh dari Otonomi Daerah Penentuan Nominal Upah Minimum Regional Lambang Aceh. 15 Contoh Soal Cerita KPK dan FPB Kelas 5 SD, Lengkap. Faktor utama yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah. Contoh budidaya ikan lele, ikan gurami, ikan nila, ikan patin dan lain-lain. 25 Tahun 2000 adalah sebagai berikut : Kewenangan pemerintah pusat. 2 Salah satu contoh daerah otonom di Indonesia adalah Kota Depok. Karena menyangkut bagaimana upaya negara untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, Wacana otonomi daerah menguat di tahun 1990-an. Banyak rencana pemekaran daerah atau Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) yang telah diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri. Namun, tidak semua urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Dengan tidak adanya kejelasan mak-na ‘seluas-luasnya’, maka senantiasa mun-cul tafsir negatif bahwa otonomi adalah ancaman bagi integrasi bangsa. 1 Pengertian Otonomi Daerah Menurut Beberapa Ahli 1. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan otonomi daerah. 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 1, Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD berdasarkan asa tonomi dan juga pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dengan system dan juga prinsip NKRI sebagaimana yang dimaksud dalam UUD. Keputusan. Otonomi daerah memberikan beberapa kewenangan bagi daerah non-pusat untuk mengatur kebijakan mereka sendiri. Kaloh, J. Namun demikian, para era sebelum UU No. Dengan digunakannya asas desentralisasi pada kabupaten dan kota, maka kedua daerah tersebut menjadi daerah otonom penuh. Arti lainnya dari otonom adalah berdiri sendiri. Atas dasar pemikiran di atas¸ maka prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 adalah sebagai berikut : a. Karena sudah dikelola oleh pemerintah daerah, peran pemerintah pusat dapat berkurang dalam penyelenggaraan pemerintahan. H. 34/ 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. Dia. 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. pemencaran kekuasaan secara vertikal akan melahirkan pemerintah pusat dan daerah otonom yang memikul hak desentralisasi. Saragih bahwa istilah otonomi secara etimologi dari Bahasa Yunani, yaitu Auto (sendiri) dan Nomos (peraturan) atau Undang-Undang9. 07/2021 tentang Pengalokasian Dana. Menurut UU No. Karena Indonesia merupakan negara hukum, landasan hukum merupakan hal yang penting. Latarbelakang munculnya otonomi daerah ini merujuk pada dua aspek. Hal ini berarti negara kesatuan harus dijalankan beriringan dengan otonomi daerah. Hal ini selaras dengan Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang berisikan. Otonomi dapat diartikan sebagai pengaturan sendiri, mengatur sendiri atau memerintah sendiri. daerah sebagai wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Undang undang - No. Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan. Oleh karena itu menurut UU No. Tugas pembantuan dalam pemerintahan 18Ibid, h. , Hlm. Sentralisasi tidak boleh menghilangkan keberadaan otonomi daerah sebagai amanat konstitusi. Contoh: Daerah otonom; Kesimpulan. Contoh daerah otonom adalah Kabupaten & Kota. 1. Salah satu contoh dari daerah otonom adalah pajak daerah. Pemerintah daerah adalah. Dalam kesempatan ini, penulis akan menyampaikan penjelasan dari masing-masing asas tersebut. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk menyelesaikan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Terdapat tiga asas pengertian daerah otonom yang tercantum dalam Undang-Undang No. Pengalihan kekuasaan ini diharapkan dapat mendorong proses kebijakan publik menjadi. Menurut Para Ahli a. Otonomi daerah ini bertujuan untuk mengembangkan daerah serta isi di dalam daerah tersebut. Desentralisasi Adalah penyerahan perencanaan , pembuatan keputusan, ataupun kewenangan administratif dari pemerintah pusat kepada suatu organisasi wilayah, satuan administratif daerah, organisasi semi otonom, pemerintah daerah, ataupun organisasi nonpemerintah atau lembaga swadaya masyarakat. 1. Salah satu program yang diberikan pemerintah saat ini adalah pemberian dana desa dengan proporsi 90:10. Anda sedang mencari informasi tentang naskah akademik RUU tentang hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah? Kunjungi situs BPHN dan unduh dokumen pdf yang berisi analisis mendalam tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan substansi RUU tersebut. misalnya adalah daerah resapan air, daerah cagar alam, dan kawasan lindung; Kedua adalah kekhususan yang didasarkan pada substansi dari potensi . Prinsip otonomi nyata c. Hal ini bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah otonom lain dalam mengelola kebijakan pengelolaan sumber daya alam guna sebesar-besar kemakmuran rakyat. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom dalam mengatur dan mengelola urusan serta kepentingan masyarakat sesuai Undang-Undang. Syarat pembentukan daerah otonom tersebut disimpulkan seperti di bawah ini. Perseteruan. diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas. Selain itu, UMR ini juga berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, semakin tinggi. us Besar Bahasa Indonesia (2008: 992), otonomi . 9 Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah di Indonesia. pengertian tersebut di atas maka akan tampak bahwa daerah diberi hak otonom oleh pemerintah. Dalam buku " Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas X " yang diterbitkan Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud, ada beberapa pengertian otonomi daerah yaitu: 1. Tidak terkecuali sebuah kota kecil namun padat penduduk, yakni Depok. Berbicara prinsip otonomi daerah perlu diketahui dulu makna substansial dari otonomi. B. Contoh upaya-upaya pemberdayaan, dalam konteks integrasi otonomi daerah dengan kearifan lokal, didapatkan dari penelitian yangKOMPAS. H. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota menganut asas desentralisasi. Status tersebut ditetapkan melalui Undang-undang (UU). perkembangan jumlah daerah otonom baru meningkat pesat (tabel 1). Otonomi daerah adalah sebuah mekanisme yang memberikan kewenangan kepada masyarakat di daerah untuk berpartisipasi secara luas dan mengekspresikan diri dalam bentuk kebijakan-kebijakan lokal tanpa tergantung kepada kebijakan pemerintah pusat. 3. 4. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata otonom adalah kelompok sosial yang memiliki hak dan kekuasaan menentukan arah tindakannya sendiri. Dari. , hlm. DI DAERAH MAKALAH 0leh : Prof. 3. Pengertian Tugas Pembantuan. 45 Mataram ABSTRAK Sejak diberlakukannya UU No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah sampai sekarang telah terbentuk daerah-daerah otonomi baru setingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Sebagai contoh adalah kawasan perkotaaan metropolitan gerbangkertasusila yang. Disarankan : 18 Pengertian Perubahan Sosial. com – Konsekuensi utama dari otonomi daerah di Indonesia adalah pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam rejim Orde Baru, melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, dekonsentrasi amat dominan dalam menentukan sinergi hubungan pusat dan. Dalam psikologi pengembangan dan filsafat moral, politik dan bioetika, otonomi adalah kapasitas untuk membuat keputusan tanpa diganggu gugat. Berikan contoh masing-masing hubungan pemerintah. Wilayah Administratif adalah lingkungan kerja perangkat pemerintah pusat yang menyelenggarakan tugas atau wewenang pemerintahan umum di daerah tersebut; (arti) . Perencanaan dan pengendalian pembangunan. Urusan pemerintahan umum dibuat oleh pemerintah pusat dan dijalankan oleh pemerintah daerah. harus dilakukan oleh daerah, baik dalam UU No. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah. 32 Tahun 2004 Pasal 1 mengenai/tentang Pemerintahan Daerah). Syarat Administratif Pembentukan Daerah Otonom Suatu daerah dapat diajukan sebagai contoh daerah otonom jika memenuhi syarat administratif. Asas desentralisasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Dengan negara kesatuan, wilayah. Istilah tersebut sering dibahas, terutama yang berkaitan dengan jalannya roda pemerintahan suatu daerah. keterampilan para pengusaha menghadapi persaingan. Dalam bahasa Yunani berasal dari kata autos artinya diri mereka sendiri dan namos artinya hukum atau aturan. Daerah terdiri atas. Hubungan Pemerintah Pusat dan. Arti Kata "otonom" Menurut KBBI. Biasanya suatu daerah diberi sistem ini karena keadaan geografinya yang unik atau penduduknya merupakan minoritas negara tersebut, sehingga diperlukan hukum-hukum yang khusus, yang hanya cocok. Asas dekonsentrasi adalah pendelegasian sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah pusat kepada. sikap mental dan partisipasi seluruh warga. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 mengenai. Dalam Pasal 3 Undang-Undang ini. KOMPAS. Pemerintahan Daerah adalah pernyataan tegas tentang hak daerah menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 32 tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 3 Hestu Cipto Handoyo, Otonomi Daerah Titik Berat otonomi dan Urusan Rumah Tangga Daerah (Pokok-pokok Pikiran Menuju Reformasi Hukum di Bidang Pemerintahan Daerah). Otonomi daerah dijelaskan dalam Pasal 1 UU No. 17 Pembagian kewenangan dalam hubungan pusat dan daerah adalah menyangkut pembagian urusan rumah tangga atau dalam bahasa. Dikatakan demikian karena implikasi implementasi undang-undang sebelum lahirnya UU Nomor 32 dan 33 Tahun 2004, yakni UU Nomor 22 dan 25 Tahun 1999, menunjukkan maraknya konflik hubungan Pusat–Daerah dalam konteks penyelenggaraan kebijakan. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (disingkat DPOD) adalah dewan yang memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai rancangan kebijakan otonomi daerah. Pengertian Desentralisasi Menurut Undang-Undang. 26 pada tahun 2007 mendefinisikannya sebagai wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. 3 Syarif Saleh 2 Latar Berlakang Yang Mendasari Adanya Otonomi Daerah 3 Manfaat Otonomi Daerah Pengertian Otonomi Daerah. 2 Benyamin Hoesein 1. Syarat Administratif Pembentukan Daerah Otonom. Kam. Penyediaan sarana dan prasarana umum. Menjaga Komunikasi Sosial dan Budaya. 24/09/2023, 09:00 WIB. Namun penyerahan kebijakan tersebut tidak mencakup keamanan, hukum, hingga kebijakan yang masih terpusat. Kusnadi dan Bintan R. Otonomi daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1974 adalah hak, wewenang serta kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dia mengatakan, penerapan otonomi daerah bukan untuk membelah-belah wilayah ataupun membuat daerah sekadar menerima anggaran dari pemerintah pusat. yang dimaksud syarat administratif adalah syarat ketatanegaraan, yang berupa surat-surat dan persetujuan. Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah. rendah yaitu rata-rata hanya 9%, sehingga ketergantungan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan dari kucuran dana pemerintah pusat sangat tinggi. Dari data Kemendagri tercatat 17 Gubernur dan 150 Bupati/Walikota yang terjerat kasus korupsi di daerah dan sebagian telah menjadi tersangka. Pada. Arti otonomi daerah adalah sistem pemerintahan yang memberikan kewenangan kepada daerah atau wilayah tertentu untuk mengatur dan mengelola urusan internal mereka sendiri. Berdasarkan UUD No. · Otonomi Formal, yaitu segala hal yang menyangkut. daerah otonom adalah daerah yang memiliki hak untuk mengatur danPenerapan otonomi khusus tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. pusat untuk mengatur dan mengurus. Karena itu, berdasarkan cara rekrutmennya maka pejabat daerah otonom adalah pejabat politik. 2. menurut Muslim bahwa a "otonomi" diartikan. Meski di dalamnya ditegaskan asas desentralisasi, substansinya sangat sentralistik. b. DIY memiliki keistimewaan dalam otonomi khusus yang akan dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini. 7 Tahun 2008 yang mengatur tentang dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pada pada 36 ayat (1) disebutkan pengertian dari tugas pembantuan adalah: Penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi. Atas dasar itu, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan. Berikut ini contoh-contoh otonomi daerah di Indonesia beserta penjelasannya. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh pemerintah kepada pemerintah daerah otonom untuk dapat mengatur serta juga mengurus urusan pemerintahan didalam sistem NKRI (UU No. Lahirnya UU No. 30 . 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. daerah adalah asas otonomi dan asas Tugas Pembantuan, dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan pengertian otonomi daerah bahwa; Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan Terdapat tiga asas pengertian daerah otonom yang tercantum dalam Undang-Undang No. Meskipun demikian keduanya memiliki arti yang sangat berbeda. Berikut arti daerah otonom, dirangkum Liputan6. Langsung aja simak pembahasan lengkapnya berikut ini! 1. Permasalahan Dalam Otonomi Daerah Di Indonesia Sejak diberlakukannya paket UU mengenai Otonomi Daerah, banyak orang sering. 32 tahun 2005, yang menyatakan otonomi daerah adalah sebuah hak, wewenang, dan juga kewajiban pada sebuah daerah otonom yang mengatur sendiri kepentingan mengenai masyarakat, khususnya pemerintahan. daerah otonom: daerah yang berdiri sendiri, mempunyai batas wilayah tertentu, mempunyai undang-undang dan peraturan yang khusus berlaku untuk daerahnya dengan tidak menyalahi undang-undang pemerintah pusat; daerah. ” Dari kutipan ini dapat dipahami bahwa otonomi khusus adalah otonomi yang diberikan sebagai tambahan atas otonomi yang sudah ada dan juga penyempurnaan atas penyelenggaraan keistimewaan yang sudah diberikan sebelumnya. Asas desentralisasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Dalam Peraturan Pemerintah No. Biasanya suatu daerah diberi sistem ini karena keadaan geografinya yang unik atau penduduknya merupakan minoritas negara tersebut, sehingga diperlukan hukum-hukum yang khusus, yang hanya cocok diterapkan untuk daerah terse…Berdasarkan KBBI, arti daerah otonom adalah daerah yang berdiri sendiri, mempunyai batas wilayah tertentu, mempunyai undang-undang dan peraturan khusus berlaku untuk daerahnya dengan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24Tujuan Otonomi Daerah. Contoh Daerah Otonom. F. Sedangkan daerah otonom adalah daerah yang diberi wewenang atau. Salah satu tujuan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah memperbaiki pelayanan pemerintah kepada masyarakat agar lebih efektif dan efisien. Istilah daerah otonom seringkali disamakan dengan istilah otonomi daerah. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan, “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 22 Pemerintahan lokal pada pengertian kedua merujuk pada suatu fungsi pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. 2. 25 Tahun 2000 hanya diatur wewenang Pusat dan Provinsi sebagai daerah otonom dalam mengelola wilayah laut, namun tidak diatur bagaimana wewenang itu dijalankan. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 menetapkan otonom daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengawasi masyarakatnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbeda dengan konsep negara serikat atau negara bagian, ada. Bersumber pada pengertian-pengertian otonomi Daerah tersebut bisa disimpulkan kalau hakikat otonomi Daerah merupakan sebagai berikut: Daerah mempunyai hak buat mengendalikan serta mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri, baik, jumlah, macam, ataupun wujud pelayanan warga yang. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. adalah daerah otonom. tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undanga. Selain itu pajak daerah yang dibuat oleh warga setempat ini juga ditetapkan di dalam bentuk peraturan daerah atau yang sering disebut dengan Perda. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Padahal, pada akhir 1996, kondisi keuangan di Tanah Air sangat baik, di mana hampir seluruh indikator ekonomi terpenuhi, mulai dari. Ibid, Fred Isjwara dalam Ni’maul Huda, hlm 28. Arti Kata Otomasi di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)Selain itu, menurut UU Nomor 12 tahun 2008 dan UU nomor 32 tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yuk. Misalnya kewenangan Dinas Pendidikan dalam mengatur pola pendidikan, kewenangan Dinas Perikanan dalam mengatur potensi perikanan daerah, dan lain sebagainya. )Pertambangan Minyak Bumi. Nanggroe Aceh Darussalam 4. Kedua hal ini adalah sebuah keistimewaan dimana berada pada wilayah otonomi daerah. Berdasarkan Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 mengenai Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Pembagian Wilayah Indonesia secara Administratif. [1] Sumber lain menjelaskan bahwa dekonsentrasi itu merupakan pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi. adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten dan kota. Adapun hakikat. Dalam pembentukan daerah otonomi adalah hanya terfokus bagaimana suatu daerah otonomi mampu mengelola pemerintahan, keuangan, dan kepentingan publik lainnya dengan baik. wewenang adalah daerah otonom, 6bukan wilayah administrasi. Dalam Encyclopaedia Britannica (2015), disebutkan otonomi ( autonomy) berasal dari bahasa Yunani autos artinya sendiri dan nomos yang berarti hukum atau. Hasil dari pelimpahan wewenang tersebut adalah terbentuknya suatu daerah otonom atau. Sedangkan pengertian Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Otonomi Daerah adalah “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom guna mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya serta kepentingan masyarakat sesuai dengan undang – undang yang berlaku”. Perencanaan dan pengendalian. Harus diingat bahwa kita semua berada dan tinggal di daerah otonom. Sumber daya manusia pada pemerintah daerah disebut dengan pegawai pemerintah daerah. Proses pemekaran wilayah saat iniotonomi daerah adalah ketentuan UUD 1945. Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah . 4 Tafsir iniProvinsi Aceh – Daerah Istimewa Aceh adalah contoh daerah otonom di Indonesia yang mendapat hak khusus dalam mengatur urusan pemerintahannya, seperti menerapkan hukum syariat Islam yang tidak berlaku di daerah-daerah lain di Indonesia. Dengan demikian, otonomi daerah akan membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang. Bagikan: Tema hari otonomi daerah tahun ini adalah "Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia Yang Lebih Baik Melalui Penyelenggaraan Otonomi Daerah Yang Kreatif Dan Inovatif". Kewenangan pemerintah pusat adalah kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter, dan fiskal.